• Home
  • Nasional
  • Tidak Setuju Perppu Ormas, Jokowi Persilakan Tempuh Jalur Hukum

Tidak Setuju Perppu Ormas, Jokowi Persilakan Tempuh Jalur Hukum

Minggu, 16 Jul 2017 16:46
Dibaca: 94 kali
BAGIKAN:
Arkadia Media Nusantara
Presiden Joko Widodo

Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang ‎nomor 2 tahun 2017 tentang keorganisasian masyarakat (Ormas). Terbitnya Perppu ini menimbulkan pandangan persepsi, ada yang pro dan kontra.

‎Presiden Joko Widodo mengatakan, setiap organisasi masyarakat atau‎ individu dipersilakan menempuh jalur hukum ‎jika tidak terima dengan Perppu ini.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat sambutannya dalam acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

"Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," katanya.

Perppu ini terbit didasari untuk menindak Ormas yang anti Pancasila. Presiden Jokowi menegaskan, ‎bila ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain, tentunya akan ditindak.

"Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak," ujarnya.

Karenanya, Pemerintah harus bertindak tegas hingga akhirnya mengeluarkan Perppu ini untuk mencegah adanya Ormas yang ingin mengganti ideologi negara.

"Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara," ujarnya.

‎"Kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rongrong NKRI kita," tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.‎

Editor: Bobby Satia

Sumber: Suara.com

  BacaJuga
  • Gayus Tambunan dan Nazaruddin Dapat Remisi

    Kamis, 17 Agu 2017 19:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Bogor, Muhammad Nazaruddin, dan narapidana kasus pajak Gayus

  • 92.816 Narapidana Diberi Remisi, Kenapa Ahok Tidak?

    Kamis, 17 Agu 2017 13:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan remisi tahanan pada perayaan HUT RI yang ke 72 karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur

  • JK: Pemindahan Ibu Kota Butuh 10 Tahun Lebih

    Jumat, 07 Jul 2017 16:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membutuhkan waktu persiapan sekitar lebih dari 10 tahun. Karena

  • JK Sebut Pemilu 2019 Bisa Jadi yang Terumit di Dunia

    Rabu, 24 Mei 2017 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kemendagri dan DPR masih mencari formula untuk merumuskan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal ini tentu akan berdampak pada Pemilu Legislatif dan Presid

  • May Day, Pesan Jusuf Kalla di Hari Buruh 2017

    Senin, 01 Mei 2017 12:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memberikan ucapan selamat kepada buruh yang memperingati May Day pada Senin 1 Mei. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar menghormati pa

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.