• Home
  • Nasional
  • Tidak Setuju Perppu Ormas, Jokowi Persilakan Tempuh Jalur Hukum

Tidak Setuju Perppu Ormas, Jokowi Persilakan Tempuh Jalur Hukum

Minggu, 16 Jul 2017 16:46
Dibaca: 82 kali
BAGIKAN:
Arkadia Media Nusantara
Presiden Joko Widodo

Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang ‎nomor 2 tahun 2017 tentang keorganisasian masyarakat (Ormas). Terbitnya Perppu ini menimbulkan pandangan persepsi, ada yang pro dan kontra.

‎Presiden Joko Widodo mengatakan, setiap organisasi masyarakat atau‎ individu dipersilakan menempuh jalur hukum ‎jika tidak terima dengan Perppu ini.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat sambutannya dalam acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

"Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," katanya.

Perppu ini terbit didasari untuk menindak Ormas yang anti Pancasila. Presiden Jokowi menegaskan, ‎bila ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain, tentunya akan ditindak.

"Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini. Tidak," ujarnya.

Karenanya, Pemerintah harus bertindak tegas hingga akhirnya mengeluarkan Perppu ini untuk mencegah adanya Ormas yang ingin mengganti ideologi negara.

"Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara," ujarnya.

‎"Kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rongrong NKRI kita," tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.‎

Editor: Bobby Satia

Sumber: Suara.com

  BacaJuga
  • KPK Periksa Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto

    Kamis, 20 Jul 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, akan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis n

  • Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

    Jumat, 14 Jul 2017 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependuduk

  • Irman Akui Ada Aliran Dana e-KTP ke eks Mendagri

    Rabu, 12 Jul 2017 15:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman menjelaskan aliran duit proyek yang selama ini ia terima. Hal ini diungkapkan dalam sidang dengan agenda pledoi, lantaran sebelumnya 

  • Ketua Pansus Hak Angket akan Diperiksa KPK Hari Ini

    Selasa, 11 Jul 2017 14:08

    Liputanriau.com, Jakarta - Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik. Dua saksi yang dijadwalkan ulang ialah anggo

  • KPK Periksa Dua Mantan Pimpinan Komisi II

    Senin, 10 Jul 2017 14:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan pimpinan Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berba

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.