• Home
  • Nasional
  • Tiga Pekerjaan Rumah Jokowi di Sisa 2 Tahun Masa Jabatannya

Tiga Pekerjaan Rumah Jokowi di Sisa 2 Tahun Masa Jabatannya

Rabu, 11 Okt 2017 19:45
Dibaca: 108 kali
BAGIKAN:
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Puan Maharani (kanan) dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan ada tiga pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sisa dua tahun masa jabatannya. Yunarto mengatakan ketiga hal ini krusial untuk dikelola dengan baik jika Jokowi ingin kembali maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2019.

"Yang pertama tentu saja kita berbicara pencapaian di bidang ekonomi sebagai kebutuhan mendasar bagi semua pemilih," kata Yunarto kepada Tempo pada Selasa, 10 Oktober 2017.

Yunarto mengatakan ada tiga hal yang menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pertama, pelambatan ekonomi global yang belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. "Kondisinya memang tidak sebaik dulu ketika SBY masuk di periode kedua tahun 2008-2009. Kondisi eksternal lebih sulit," katanya.

Kedua, ambisi di bidang infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam hal ini, kata Yunarto, kebijakan publik yang menyangkut masyarakat kecil kadang kala "dikorbankan". Sebagai gantinya, pemerintah banyak memberikan subsidi yang sifatnya bantuan tunai kepada masyarakat. Yunarto menyebut kebijakan semacam ini ibarat memberikan ikan tapi tidak memberikan pancing.

"Bagaimana kemudian pemerintah dilihat tetap memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil," ujarnya.

Masalah ekonomi juga terjadi di level masyarakat menengah ke atas, terutama menyangkut pajak. Yunarto menyampaikan pajak progresif sering mengorbankan aktivitas di sektor swasta yang tidak terbiasa dengan tarif pajak tinggi.

Selain ekonomi, persoalan politik dan hukum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi hingga 2019. Di bidang politik, kata Yunarto, Jokowi memiliki pekerjaan rumah untuk meredam upaya sekelompok pihak yang memainkan politik identitas. Isu yang sudah dimainkan sejak kampanye pemilihan presiden 2014 itu harus diredam agar tidak memunculkan konflik horizontal dan masyarakat merasa politik tidak stabil. Dampaknya, kata Yunarto, pemerintah bisa saja dianggap gagal.

Di bidang hukum, Yunarto menitikberatkan tantangan ada pada pemberantasan korupsi. "Dalam konteks KPK, kita tahu masih ada stagnasi karena pertarungan politik yang membelit Jokowi, terutama di level DPR dan partai-partai pendukungnya sendiri," kata Yunarto.

Menurut Yunarto, kondisi ekonomi, politik, dan hukum inilah yang akan menentukan seperti apa figur yang tepat untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. Jika kondisi politik stabil dan Jokowi sebagai petahana akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sosok cawapres yang tepat adalah yang menguasai ekonomi. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut sebagai sosok cawapres ini.

"Itu juga yang dulu dilakukan SBY tahun 2009. Untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dia menarik Boediono. Tapi itu dalam kondisi politik sudah stabil," ujarnya.

Sebaliknya, jika situasi politik belum stabil, figur cawapres yang kuat untuk mendampingi Jokowi adalah yang berasal dari institusi pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, Yunarto mengatakan tidak aneh jika nama Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian muncul dan digadang-gadang sebagai cawapres.

"Tergantung situasi politik, ekonomi, dan internal dari apa yang terjadi. Tapi, kalau ditanya tiga nama besar, ya, itu, Gatot, Tito, dan SMI," kata Yunarto. 

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Modus Rumah Sakit Bebani Peserta BPJS

    Jumat, 09 Mar 2018 14:51

    Liputanriau.com, Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak lepas dari masalah. Selain adanya defisit keuangan, pelak

  • 8 Sumber Pendanaan Menambal Defisit BPJS Kesehatan

    Minggu, 03 Des 2017 13:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Tak ingin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus merugi, pemerintah telah menyusun langkah penyelamatan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Maklum saja

  • Bantah Isu yang Beredar, BPJS Kesehatan Pastikan Tetap Jamin Biaya 8 Penyakit

    Senin, 27 Nov 2017 13:32

    Liputanriau.com, Jakarta - Sejak Jumat (24/11/2017), di berbagai media pemberitaan, beredar informasi bahwa BPJS Kesehatan sudah tak menanggung lagi 8 penyakit katastropik. Berbagai kekhawatiran di te

  • BPJS Kesehatan Akan Hapus Tanggungan 8 Penyakit

    Minggu, 26 Nov 2017 21:07

    Liputanriau.com - Sedikitnya ada delapan jenis penyakit yang pendanaannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan dibebankan kepada pasien. Seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, t

  • Bank Riau Kepri Salurkan Dana CSR pada 20 Ribu Naker

    Minggu, 13 Agu 2017 11:39

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Bank Riau Kepri (BRK) salurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperuntukkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.