• Home
  • Nasional
  • Tragedi Rohingya, Pemerintah Didesak Mengusir Duta Besar Myanmar

Tragedi Rohingya, Pemerintah Didesak Mengusir Duta Besar Myanmar

Oleh: Tamam
Sabtu, 02 Sep 2017 20:43
Dibaca: 140 kali
BAGIKAN:

Liputanriau.com, Jakarta - Kelompok masyarakat proesional dari Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya menggeruduk Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi masyarakat Rohingya. Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu melibatkan sekitar 50 orang dan sebagian ada yang membawa foto tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Keadaan Rohingya sudah berlarut-larut untuk itu kami mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar Myanmar keluar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas pembantaian yang terjadi," ujar Anggawira, salah satu inisiator aksi bela Myanmar, saat dijumpai di lokasi, Sabtu, 2 September 2017.

Aksi tersebut mendesak rezim militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Aggawira menyatakan kekecewaannya terhadap Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, namun terkesan diam terhadap persoalan tersebut. 

Anggawira menilai sampai saat ini sikap pemerintah Indonesia belum menunjukkan tindakan keras dan konkret terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk juga bisa menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar sebagai bentuk konkret perhatian terhadap etnis Rohingya.

"Kami meminta secara konkret agar pemerintah mencabut Dubes RI untuk Myanmar karena selama ini kami melihat aksi dan proses diplomatik yang dilakukan dalam rangka membantu etnis Rohingya belum didengar," ujar Anggawira. 

Selain itu, Anggawira menuturkan kejadian tersebut sudah berlarut-larut, namun posisi Dubes Indonesia tidak membawa kondisi lebih baik. Setelah berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Anggawira beserta peserta aksi lainnya akan bergerak Gedung ASEAN agar organisasi tersebut lebih proaktif menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Sampai saat ini belum ada solusi dan aksi konkret atas kejadian ini," ujar Anggawira. 

Aksi tersebut diharapkan bisa menggerakkan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Khususnya bagi Indonesia, diharapkan agar pemerintah Indonesia menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Respons Setnov Ditahan KPK: Saya Masih Sakit, Kurang Tidur

    Senin, 20 Nov 2017 02:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto sempat memberikan keterangan kepada wartawan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang membawanya ke rumah tahanan KPK, sekitar pukul 01.15 WIB. Dalam keteranga

  • Setnov Sudah Bisa Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

    Senin, 20 Nov 2017 02:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto telah dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korups

  • KPK Kembali Lelang Mobil dan Motor Hasil Korupsi, Ada 9 Unit

    Sabtu, 18 Nov 2017 21:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang mobil dan sepeda motor yang disita dari para koruptor. Kali ini, terdapat sembilan unit mobil plus motor, dan sebagian be

  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • KPK Dalami Kasus Kecelakaan Setya Novanto

    Jumat, 17 Nov 2017 13:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah menjelaskan pihaknya akan mendalami kasus kecelakaan yang dialami oleh tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto.Kat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.