• Home
  • Nasional
  • Tragedi Rohingya, Pemerintah Didesak Mengusir Duta Besar Myanmar

Tragedi Rohingya, Pemerintah Didesak Mengusir Duta Besar Myanmar

Oleh: Tamam
Sabtu, 02 Sep 2017 20:43
Dibaca: 172 kali
BAGIKAN:

Liputanriau.com, Jakarta - Kelompok masyarakat proesional dari Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya menggeruduk Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi masyarakat Rohingya. Aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu melibatkan sekitar 50 orang dan sebagian ada yang membawa foto tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Keadaan Rohingya sudah berlarut-larut untuk itu kami mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar Myanmar keluar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas pembantaian yang terjadi," ujar Anggawira, salah satu inisiator aksi bela Myanmar, saat dijumpai di lokasi, Sabtu, 2 September 2017.

Aksi tersebut mendesak rezim militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Aggawira menyatakan kekecewaannya terhadap Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, namun terkesan diam terhadap persoalan tersebut. 

Anggawira menilai sampai saat ini sikap pemerintah Indonesia belum menunjukkan tindakan keras dan konkret terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk juga bisa menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar sebagai bentuk konkret perhatian terhadap etnis Rohingya.

"Kami meminta secara konkret agar pemerintah mencabut Dubes RI untuk Myanmar karena selama ini kami melihat aksi dan proses diplomatik yang dilakukan dalam rangka membantu etnis Rohingya belum didengar," ujar Anggawira. 

Selain itu, Anggawira menuturkan kejadian tersebut sudah berlarut-larut, namun posisi Dubes Indonesia tidak membawa kondisi lebih baik. Setelah berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Anggawira beserta peserta aksi lainnya akan bergerak Gedung ASEAN agar organisasi tersebut lebih proaktif menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Sampai saat ini belum ada solusi dan aksi konkret atas kejadian ini," ujar Anggawira. 

Aksi tersebut diharapkan bisa menggerakkan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Khususnya bagi Indonesia, diharapkan agar pemerintah Indonesia menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Dijemput Paksa

    Sabtu, 13 Jan 2018 01:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah memeriksa selama 10 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam kasus menghalangi proses penyidik

  • Setya Novanto dan Istri Diperiksa, KPK Cari Tersangka Lain

    Rabu, 10 Jan 2018 19:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor dilakukan untuk pengembangan penanganan kasu

  • Dokter RS Medika Permata Hijau Dikabarkan Jadi Tersangka di KPK

    Rabu, 10 Jan 2018 19:46

    Liputanriau.com, Jakarta - Selain menetapkan status tersangka pada pengacara Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan status tersangka pada dokter Rumah Sakit (RS) Medika Pe

  • KPK Periksa Marzuki Alie

    Senin, 08 Jan 2018 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk

  • Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

    Kamis, 04 Jan 2018 13:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.Ha

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.