• Home
  • Nasional
  • Tuntutan di Bawah 5 Tahun, Ahok Tak Akan Dinonaktifkan dari Jabatannya

Tuntutan di Bawah 5 Tahun, Ahok Tak Akan Dinonaktifkan dari Jabatannya

Jumat, 21 Apr 2017 13:02
Dibaca: 93 kali
BAGIKAN:
Kompas.com/David Oliver Purba
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono

Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memastikan Basuki Tjahaja Purnama tidak akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini karena Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ahok (sapaan Basuki) dengan tuntutan di bawah 5 tahun.

"Tidak perlu (dinonaktifkan)," ujar Sumarsono singkat, kepada Kompas.com, Jumat (21/4/2017).

Sejak Ahok menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama, beberapa pihak sudah menuntut agar Ahok dinonaktifkan dari jabatan gubernur.

Namun, ketika itu status Ahok masih non-aktif karena sedang cuti kampanye. Setelah aktif kembali, pihak Kementerian Dalam Negeri kembali diminta untuk menonaktifkan Ahok.

Saat itu,  Kemendagri tetap belum bisa menonaktifkan Ahok karena masih menunggu tuntutan jaksa.

"Kalau tuntutannya lima tahun kami berhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika itu, Kepala Biro Hukum Kemendagri Sigit Pudjianto mengatakan, pihaknya tetap menunggu tuntutan jaksa karena dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Oleh karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan.

"Kalau pasal 156a yang hukumannya lima tahun langsung kami berhentikan sementara. Kami hanya tidak mau gegabah karena nanti bisa dituntut balik," ucap Sigit.

Kemarin, Kamis (20/4/2017), JPU menuntut Ahok dengan menggunakan pasal 156. Jaksa menuntut Ahok dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun," kata JPU Ali Mukartono di hadapan majelis hakim, Kamis siang.

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Respons Setnov Ditahan KPK: Saya Masih Sakit, Kurang Tidur

    Senin, 20 Nov 2017 02:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto sempat memberikan keterangan kepada wartawan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang membawanya ke rumah tahanan KPK, sekitar pukul 01.15 WIB. Dalam keteranga

  • Setnov Sudah Bisa Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

    Senin, 20 Nov 2017 02:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto telah dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korups

  • KPK Kembali Lelang Mobil dan Motor Hasil Korupsi, Ada 9 Unit

    Sabtu, 18 Nov 2017 21:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang mobil dan sepeda motor yang disita dari para koruptor. Kali ini, terdapat sembilan unit mobil plus motor, dan sebagian be

  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • KPK Dalami Kasus Kecelakaan Setya Novanto

    Jumat, 17 Nov 2017 13:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah menjelaskan pihaknya akan mendalami kasus kecelakaan yang dialami oleh tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto.Kat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.