• Home
  • Nasional
  • Usulan Gaji Jokowi Rp 533 Juta, Ini Kata Kementerian Keuangan

Usulan Gaji Jokowi Rp 533 Juta, Ini Kata Kementerian Keuangan

Minggu, 11 Mar 2018 14:50
Dibaca: 113 kali
BAGIKAN:
Presiden RI Joko Widodo
Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut data tentang usulan gaji Presiden Jokowi sebesar Rp 533 juta tidak valid. Kesimpulan itu, kata dia, didapat setelah mengkonfirmasi beredarnya data itu ke beberapa orang deputi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Data tersebut tidak valid. Deputi di Kementerian PAN RB juga menyampaikan hal itu setelah saya konfirmasi," ujar Askolani saat dihubungi lewat pesan pendek, Sabtu, 10 Maret 2018.

Menurut dia pada tahun ini tidak ada perubahan struktur ihwal penggajian pejabat negara. Yang ada hanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Saat ini, Askolani mengatakan Kementerian Keuangan bersama Kemen PAN RB pun sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hal tersebut.

"Dalam RPP tersebut hanya mengatur kebijakan pemberian THR untuk aparatur negara dan pensiunan di tahun 2018, seperti yang telah ditetapkan di APBN 2018 dan tidak banyak perubahan dari kebijakan di tahun 2017," tutur dia.

Sebelumnya, sempat beredar paparan berbentuk tabel dengan judul Tabel Indeks Penghasilan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disesuaikan Dengan Indeks Penghasilan PNS. Dalam tabel tersebut, terpapar besaran gaji Presiden sebesar Rp 533.422.694 dan Wakil Presiden Sebesar Rp 368.948.462.

Selain Presiden dan Wakilnya, dalam tabel itu terpapar juga beberapa gaji pejabat negara seperti Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Ketua MPR, dan Ketua DPR. Mereka diusulkan mendapat gaji yang sama rata, sebesar Rp 92.237.116.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) Herman Suryatman juga mengatakan bahwa informasi tersebut belum valid karena bersumber dari bahan paparan diskusi tahun lalu.

"Itu angka simulasi yang belum valid. Bahan rapat koordinasi RPP tentang Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan tahun lalu. Tepatnya bulan Februari 2017," kata Herman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Maret 2018.

Herman kemudian menjelaskan bahwa paparan tersebut berisi simulasi besaran penghasilan PNS dan Pejabat Negara dan merupakan bahan kajian yang masih membutuhkan diskusi lebih lanjut.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • NasDem Somasi Rizal Ramli Soal Pernyataan Jokowi Ditekan Surya Paloh

    Selasa, 11 Sep 2018 16:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mensomasi bekas Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya di acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan s

  • Rizal Ramli Netral di Pilpres 2019

    Selasa, 28 Agu 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli membantah dirinya terlibat menjadi tim sukses salah satu pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2019. Rizal men

  • Rizal Ramli: Indonesia Lucu, Berlomba Jadi Calon Wakil Presiden

    Kamis, 10 Mei 2018 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Ekonom Rizal Ramli menyebut orang Indonesia lucu karena banyak yang rebutan untuk jadi calon wakil presiden. "Banyak banget yang ingin jadi calon wakil presiden, di si

  • Zulkifli Hasan Sebut Rizal Ramli Penuhi Syarat Jadi Capres

    Jumat, 04 Mei 2018 02:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai Rizal Ramli pantas menjadi calon presiden (capres). Zulkifli menilai Rizal sebagai sosok yang berkualita

  • Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

    Kamis, 03 Mei 2018 18:54

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berani berdebat dengannya.Hal itu disampaikan Rizal menanggapi per

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.