• Home
  • Nasional
  • Usulan Gaji Jokowi Rp 533 Juta, Ini Kata Kementerian Keuangan

Usulan Gaji Jokowi Rp 533 Juta, Ini Kata Kementerian Keuangan

Minggu, 11 Mar 2018 14:50
Dibaca: 104 kali
BAGIKAN:
Presiden RI Joko Widodo
Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut data tentang usulan gaji Presiden Jokowi sebesar Rp 533 juta tidak valid. Kesimpulan itu, kata dia, didapat setelah mengkonfirmasi beredarnya data itu ke beberapa orang deputi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Data tersebut tidak valid. Deputi di Kementerian PAN RB juga menyampaikan hal itu setelah saya konfirmasi," ujar Askolani saat dihubungi lewat pesan pendek, Sabtu, 10 Maret 2018.

Menurut dia pada tahun ini tidak ada perubahan struktur ihwal penggajian pejabat negara. Yang ada hanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Saat ini, Askolani mengatakan Kementerian Keuangan bersama Kemen PAN RB pun sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hal tersebut.

"Dalam RPP tersebut hanya mengatur kebijakan pemberian THR untuk aparatur negara dan pensiunan di tahun 2018, seperti yang telah ditetapkan di APBN 2018 dan tidak banyak perubahan dari kebijakan di tahun 2017," tutur dia.

Sebelumnya, sempat beredar paparan berbentuk tabel dengan judul Tabel Indeks Penghasilan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disesuaikan Dengan Indeks Penghasilan PNS. Dalam tabel tersebut, terpapar besaran gaji Presiden sebesar Rp 533.422.694 dan Wakil Presiden Sebesar Rp 368.948.462.

Selain Presiden dan Wakilnya, dalam tabel itu terpapar juga beberapa gaji pejabat negara seperti Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Ketua MPR, dan Ketua DPR. Mereka diusulkan mendapat gaji yang sama rata, sebesar Rp 92.237.116.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) Herman Suryatman juga mengatakan bahwa informasi tersebut belum valid karena bersumber dari bahan paparan diskusi tahun lalu.

"Itu angka simulasi yang belum valid. Bahan rapat koordinasi RPP tentang Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan tahun lalu. Tepatnya bulan Februari 2017," kata Herman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Maret 2018.

Herman kemudian menjelaskan bahwa paparan tersebut berisi simulasi besaran penghasilan PNS dan Pejabat Negara dan merupakan bahan kajian yang masih membutuhkan diskusi lebih lanjut.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • PA 212 Curiga SP3 Rizieq Hasil Barter dengan Kasus Sukmawati

    Selasa, 19 Jun 2018 14:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shih

  • Alasan Polisi Terbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab

    Senin, 18 Jun 2018 12:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi membenarkan telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus (SP3) untuk Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menerang

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • PAN: Amien Rais, Prabowo, Rizieq Sepakat Bersatu untuk 2019

    Minggu, 03 Jun 2018 00:56

    Liputanriau.com, Mekah - Pertemuan antara Habib Rizieq Syihab dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Mekah selesai. Ketiganya bersepakat bersat

  • Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

    Jumat, 04 Mei 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.