• Home
  • Nasional
  • Wabup Meranti Ikuti Rakor Pengendalian Daerah Perbatasan

Wabup Meranti Ikuti Rakor Pengendalian Daerah Perbatasan

Selasa, 17 Jan 2017 19:06
Dibaca: 286 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com-JAKARTA-Anggaran APBD Kabupaten Meranti Tahun 2017 dengan jumlah total 1.2 Triliun, jauh menurun dari tahun sebelumnya, kondisi itu membuat Pemerintah Kabupaten Meranti harus berjuang keras untuk meraih dana APBN dan APBD Provinsi, agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai harapan.

Selasa (17/1), Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin rombongan Pemda Kabupaten Meranti mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Daerah Perbatasan yang melibatkan 28 Kementerian dan Lembaga terkait. Rakor langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menkopolhukam Wiranto,
di Ballrom Hotel Borobudur, Jakarta.

Turut mendampingi Wakil Bupati mengikuti Rakor, Kepala Badan Pembangunan Daerah Makmun Murod, Kepala Bagian Perbatasan Janevi Meza, Kepala Bagian Humas Setda Meranti H. Nasruni dan lainnya.

Rakor tersebut membicarakan percepatan pembangunan pengelolaan perbatasan negara tahun 2017. Untuk mensukseskan program Presiden RI Joko Widodo, seluruh Kementerian diantaranya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementeriam Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan lainnya secara keroyokan mendukung program
tersebut dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk membangun 3 Provinsi, 41 Kabupaten, 187 Kecamatan diseluruh Indonesia yang berada di daerah perbatasan. Diharapkan dengan alokasi dana tersebut semua infrastrktur strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mencibtakan keamanan diberanda terdepan Indonesia

Berkat perjuangan Pemda Meranti melalui SKPD terkait, Kabupaten Meranti berhasil meraih alokasi dana pembangunan dari Kementerian dan Lembaga dengan total anggaran mencapai 120 Miliar. Dan dana itu akan diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kecamatan dan Desa.

Secara rinci alokasi dana Kementerian yang diraih Meranti sebagai berikut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8.3 Miliar berupa Program DAK Penugasan Air Minum, Afirmasi Perumahan dan Pemukiman. Kementerian Perhubungan 62 Miliar untuk Pembangunan dermaga, Pengadaan kapal lintas penyebrangan, Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan. Kementerian Tenaga Kerja 2.5 Miliar untuk Program peningkatan kompetensi, Program karya infrastruktur, Program karya produktif, Wira usaha, Teknologi tepat guna, dan lainnya. Kementerian Kesehatan 15.8 Milar DAK reguler Bidang pelayanan kesehatan, DAK Afirmasi kesehatan, Kementerian Perdagangan 1.6 Miliar untuk Pembangunan revitalisasi pasar, Kementerian Komunikasi dan informatika 10 Miliar untuk Pembangunan peningkatan BTS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8.7 Miliar untuk DAK reguler bidang pendidikan SD dan SMP, Kementerian Kelautan dan Perikanan 9.2 Miliar untuk Bantuan kapal nelayan, Rehabilitasi lingkungan kawasan pesisir, Pengadaan Rumpon Apung, Pembinaan kelompok usaha bersama. Dengan jumlah total hampir 120 Miliar rupiah.

Pada kesempatan itu Kepala BNPP Cahyo Kumolo, dalam pidatonya menegaskan lembaga yang dipimpinnya terus berupaya mensukseskan program nawa cita Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru Indonesia agar republik ini tidak dipandang sebelah mata karena mampu mandiri baik dari segi ekonomi maupun pertahanan negara.

Ia berharap melakui program BNPP yang didukung oleh hampir seluruh Kementerian yang ada dapat membangun infrastruktur strategis kawasan
perbatasan, mulai dari Pasar, Perkebunan dan Pertanian, Rumah Sakit, Penerangan Listrik, perumahan, Perkantoran, Pos-Pos keamanan TNI/Polri, dan lainnya. Dan untuk mensukseskannya Cahyo meminta Kabupaten Kota dengan seluruh aparaturnya ditingkat Kecamatan dan Desa dapat bekerjasama mendukungnya. Termasuk juga dukungan dari TNI dan Polri.

Sementara itu Menkopolhukan yang juga Ketua Dewan Pengarah BNPP Wiranto, dalam pidatonya mengucapkan apresiasi atas kinerja BNPP dalam menggelola dan mengendalikan daerah perbatasan sehingga target yang diinginkan dan direncanakan pemerintah sesuai dengan yang direncanakan.

Kedepan ia berharap, dalam mengendalikan daerah perbatasan Indonesia yang memiliki panjang 99 Ribu Kilometer dan nomor dua terbesar di dunia, TNI bukan saja sebagai kekuatan negara tetapi dapat menjalankan tugas membantu pembangunan Indonesia. Caranya dengan membangun daerah perbatasan dengan sistem pertahanan baru yang lebih kuat. "Jika daerah perbatasan tidak dijaga militer maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari kesempatan untuk aktifitas radikalime, terorisme dan narkoba. Kita ingin perbatasan Indonesia tidak lagi telanjang. Nantinya akan dibangun Pos-Pos untuk markas militer yang akan diisi oeh pasukan TNI dari daerah tempatan, karena dinilai lebih memahami daerahnya masing-masing.

Dalam Rakor itu juga dibicarakan akan diberikanya sertifikat tanah ulayat kepada masyarakat adat, dalam hal itu dari pengakuan lembaga yang
mengelolanya pada tahun 2017 ini akan diberikan sertifkat tanah selias 5 Juta Bidang. (Rilis Humas Meranti).
  BacaJuga
  • PA 212 Curiga SP3 Rizieq Hasil Barter dengan Kasus Sukmawati

    Selasa, 19 Jun 2018 14:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shih

  • Alasan Polisi Terbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab

    Senin, 18 Jun 2018 12:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi membenarkan telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus (SP3) untuk Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menerang

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • PAN: Amien Rais, Prabowo, Rizieq Sepakat Bersatu untuk 2019

    Minggu, 03 Jun 2018 00:56

    Liputanriau.com, Mekah - Pertemuan antara Habib Rizieq Syihab dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Mekah selesai. Ketiganya bersepakat bersat

  • Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

    Jumat, 04 Mei 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.