'Tolak PermenLHK P.17'

Oleh: Ocufebri
Kamis, 12 Okt 2017 13:00
Dibaca: 3.548 kali
BAGIKAN:
'Tolak PermenLHK P.17'


Liputanriau-Saya mulai tulisan saya ini dengan pertanyaan terhadap judul diatas: Kenapa? Maka jawabnya, sebab permenLHK P.17 ini kacau dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa permen LHK ini  justru tidak akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tapi untuk lebih jelasnya, saya uraikan sebagai berikut:
Satu, bahwa Permen LHK ini lahir sebagai akibat ketergesa-gesaan atas sebuah masalah, yaitu kebakaran lahan- kemudian lahir lah semacam gerakan Fungsi Lindung Ekosistim Gambut (FLEG)- sehingga yang terjadi ketidak cermatan Pemerintah dalam memunculkan sebuah produk hukum. Betapa tidak, sangat tidak logis, ketika turunan atau petunjuk operasional sebuah peraturan pemerintah (yaitu PP71/2014 jo PP 57/2015), dengan turunannya permenLHK P.17/2017  justru saling bertentangan. Bahkan bertentangan antar pasal didalamnya. 

Didalam permenLHK P.17 pasal 8G, bahwa lahan pengganti (landswap) dapat diajukan bagi pemegang izin kerja diatas 40 persen yang lahannya terkena ekosistem gambut. Namun belum ada lahan pengganti, izin kerja diatas lahan ini mesti dihentikan (Pasal 8). Selanjutnya, dalam pasal 45a  PP71 jo PP57, izin usaha atau kegiatan yang telah terbit sebelum PP berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

Tetapi dalam permen turunannya, dalam pasal 23a (ayat 1),  disebutkan wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK HTI  dan RKUPHHK-HTI .  Ini tentu saja bermakna izin usaha tidak berlaku sampai waktu izin berakhir. Bahkan dalam pasal 23a (ayat3), dapat dilakukan pembekuan dan pencabutan izin. Bukankah ini sebuah inkonsistensi sebuah produk hukum? Kok bisa?

Kedua, bahwa kebakaran lahan 2016 tidak terjadi sebagaimana terjadi pada 2014 dan 2015. Artinya, ketika permenLHK ini keluar di bulan Februari 2017, masyarakat dan pelaku usaha sudah  mampu mengatasi kebakaran lahan sebagai akibat kesadaran, iklim dan support pelaku usaha. Jadi PermenLHK ini sudak tidak relevan lagi dalam semangat untuk mengurangi kebakaran lahan.
 
Ketiga, bahwa isu lahan gambut ini akan diberikan ke masyarakat sebesar 2 Hektar per KK hanyalah isapan jempol. Tidak ada pasal di PP 71 dan 57 serta P.17 yg menyebutkan itu.  Bahkan PP dan PermenLHK ini tidak hanya berlaku bagi koorporasi, melainkan juga kepada individu masyarakat. Maknanya, ada banyak masyarakat yang juga terkena aturan yang sama. Kalaupun kemudian dibenarkan secara hukum utk dikelola negara, dengan kondisi APBN dan APBD yang menurun tajam akibat rasionalisasi dua tahun terakhir, maka pemerintah daerah pun akan sangat sulit mengelola lahan ini, sehingga ketika lahan ini kembali tidur kemudian didigarap oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, akan terjadi kebakaran lahan yang lebih besar dan massif.

Gambut adalah anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maka Kuasa kepada Riau dgn luas 5,6 juta Ha atau 61 persen dari luas provinsi Riau, atau 20 persen dari total lahan gambut di Indonesia. Menurut BPS (2014) Pertumbuhan ekonomi Riau 2,7 persen dan Pelalawan mengalami pertumbuhan terbesar keempat dari seluruh kabupaten/kota. Sedangkan Mata pencaharian penduduk 42,4 persen dibidang pertanian termasuk kehutanan dan sisanya di pendukung industri seperti pengelolaan, kontruksi, rumah makan, hotel angkutan dan jasa lainnya. Maka adalah penting menjaga pertumbuhan ekonomi ini agar semakin menjadi keberkahan tersendiri bagi sustainabelity growth - pertumbuhan yang berkelanjutan untuk kita. Bukan sebaliknya.

Keempat,  akibat penghentian suplly bahan baku yang besar diperkirakan mencapai 60 persen, maka otomatis kegiatan produksi akan berkurang sebesar 60 persen. Adalah logis akan terjadi pengangguran terbuka baru sebesar 60 persen juga. Baik tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan HPH HTI dan Produksi, maupun tenaga kerja yang tidak bersentuhan langsung dengan kedua hal tersebut. 

Di Provinsi Riau, diperkirakan angkanya melebihi 20 ribu pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja. Itu menurut Ketua Apindo Riau, Wijatmoko. Dan menurut saya tenaga kerja yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi yang terdampak terhadap hal ini juga sangat besar. Kantin, dan karyawannya, pedagang, petugas kebersihan, dan lain lain. 

Apakah ada jaminan pemerintah akan bertanggung jawab terhadap mereka semua?
Ditengah pasal pasal yang saling bertabrakan dengan produk hukum diatasnya, apakah dengan ketergesa gesaan terbitnya PermenLHK P.71 ini juga telah memperhitungan dampak stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan diatas? Terus terang, saya sangat meragukan itu.

Kelima, menurut Dirjen Agro Industri Kementrian Perindustrian RI, dengan dipaksakannya pemberlakuan PP dan permen ini, akan berdampak terhadap pengurangan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor Industri Pulp dan Kertas sebesar 45,5 Trilyun pertahun, sedangkan dari sektor Industri Sawit dan turunannya sebesar 79,5 T pertahun.  Dalam kondisi hutang negara Indonesia menembus angka Tiga Ribu Trilyun, lantas kebijakan pemerintah justru mengurangi pendapatan negara dan dampak sosial ekonomi lainnya, pertanyaan nya bagi saya sederhana: ada apa dibalik semua ini, wahai pemangku kebijakan?
Jika kita mau jujur, buka lah data kebakaran lahan 2014 yang membuat kita menghirup asap. Kemudian data kebakaran lahan 2015 yang berkurang sebab kondisi iklim dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya sedikit bahkan nyaris tidak ada kebakaran dan anak anak tidak lagi pakai masker kesekolah di 2016.

Kalaupun ada, dengan berita berita yang bisa kita track, itu apakah itu di lahan gambut?. Lantas 2017, muncul permenLHK P.17 yang seperti ini beresikonya terhadap masa depan anak bangsa. Apakah kita akan diam saja? Tentu saja tidak.  Ini menyangkut masa depan bangsa, daerah dan masa depan anak anak negri ini.

Tentu saja ada dan mungkin banyak yang tidak sepakat dengan ulasan saya. Karna itu marilah kita urai benang kusut ini dalam satu meja. Kita bedah. Kita diskusikan dengan kepala dingin dan hati lapang, sebab kita semua adalah anak anak bangsa yang dititipkan para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan ini. Sebab salah memahami, akan salah kebijakan.

Akhirnya, marilah kita tetap berdoa dan berusaha agar Tuhan menunjukkan jalan jalan yang terbaiknya bagi perjalanan kehidupan kita. Dengan kondisi yang ada, meski telah selesai kita menperingati hari kesaktian Pancasila, marilahlah kita tetap mengheningkan cipta untuk para Pahlawan negri ini, sembari bersiap menyambut hari Sumpah Pemuda! Mengheningkan cipta, mulai.***

Oleh:Abdullah, SPd
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan
 
  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.