• Home
  • Opini
  • Petaka BPSK di Riau, Sayonara Perlindungan Konsumen

Oleh: Teddy Niswansyah

Petaka BPSK di Riau, Sayonara Perlindungan Konsumen

Kamis, 27 Apr 2017 05:44
Dibaca: 178 kali
BAGIKAN:
Berita gembira bagi pelaku usaha di Riau yang sering bermasalah dengan konsumennya. Pasalnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disingkat BPSK yang menjadi ancaman praktek curang pelaku usaha itu, kini terancam bubar.

Kenapa demikian, bukankah BPSK selama ini banyak menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang dilaporkan konsumen yang dirugikan? Bagaimana dengan UUPK nomor 8 tahun 1999 yang memuat perlindungan konsumen dan keberadaan BPSK itu sendiri? Apakah diabaikan begitu saja?

Ya, miris dan dramatis, sejak wewenang BPSK dipindahkan ke Provinsi yakni Pemprov Riau, sejak itu pula BPSK Kabupaten Kuansing dan BPSK Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran untuk mengoperasionalkan lembaga negara non-struktural itu.

Pemindahan wewenang tersebut termaktub dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, pengaturan perlindungan konsumen termasuk di dalamnya Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Surat Menseskab Nomor B.461Seskab/Ekon/9/2015, tanggal 4 September 2015 yang menyatakan bahwa urusan pelaksanaan perlindungan konsumen (termasuk BPSK di Kabupaten/Kota) merupakan urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelesaian penganggaran BPSK di Kabupaten/Kota sampai dengan Oktober 2016 melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi menganggarkan dalam APBD Provinsi sejak bulan November 2016.

Kemudian, Surat Mendagri No. 120/1719/SJ tanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara fungsional, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014. Pendanaan BPSK di Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI No. 441/PKTN.2.4/SD/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang menyatakan agar Provinsi yang belum mengalokasikan anggaran BPSK atau memfasilitasi pemberian dana hibah bagi BPSK dapat segera melaksanakan hal tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 31 menyebutkan bahwa; (1) dalam melaksanakan tugasnya, BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri dari; a. biaya operasional, b. honorarium ketua, wakil ketua dan anggota BPSK, c. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat. (2) Biaya BPSK sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Di Provinsi Riau sendiri, keberadaan BPSK hanya berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Tak ayal, berbagai laporan sengketa konsumen yang masuk dan diproses tidak saja dari Pekanbaru dan Kuansing dimana domisili lembaga mediasi itu, tetapi juga berasal dari kabupaten/kota lainnya.

Apakah benar BPSK Pekanbaru dan Kuansing terancam bubar? Padahal periode keanggotaan BPSK masih berjalan. Lalu, bagaimana bisa BPSK beroperasional tanpa anggaran yang jelas. Sejak November 2016 sampai dengan April 2017 ini, BPSK tidak memiliki anggaran untuk honor anggota dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Permendag RI Nomor: 06/M-DAG/PER/2/2017 itu. Mungkin kata yang tepat untuk BPSK di Riau saat ini adalah "mati suri" atau "dilemahkan".

Problem anggaran yang meliputi BPSK di Riau sekarang ini sungguh menggelikan. Meski sekalipun akibatnya berdampak buruk terutama pada perlindungan konsumen. Kondisi objektif yang terjadi di BPSK Pekanbaru tidak lagi memproses laporan sengketa konsumen. Sedangkan di Kuansing, pada awal tahun 2017 masih menerima dan memproses laporan sengketa konsumen. Namun lambat laun semangat itu mulai pudar juga. Ya, hak konsumen dan pelaku usaha menjadi taruhannya. Terabaikan akibat kenyataan loss anggaran.

Debat tentang problem BPSK di Riau mulai berseliuran. Muncul opsi "konspirasi" terkait hal ini. Sebuah dugaan yang tak patut pula diabaikan. Sebab dalam kinerjanya BPSK berhadapan dengan gelombang besar. Pelaku usaha dengan suport cukong besar yang pernah berurusan dengan BPSK kemudian akan diam begitu saja. BPSK yang selama ini mengotak-atik klausula baku yang menjadi jurus maut pelaku usaha dalam praktek dagang.

Lalu, benarkah konspirasi elit telah melemahkan BPSK? yang acap menjadi momok bagi praktek curang transaksi barang dan atau jasa. Setidaknya, sudah 6 bulan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK di Riau telah "mati suri", atau memang BPSK tak akan pernah siuman lagi.

Kini bola berlogo BPSK tengah dimainkan dalam stadion Utama Riau. Setelah enam bulan bergulir kini bola berada di kaki striker bernomor punggung Riau 1. Jika bola tidak juga di shoot ke gawang, tentu wasit bernomor punggung RI 1 akan meniup pluit tanda babak pertama telah berakhir. Grrrr... ***
Editor: Riki

  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.