• Home
  • Pemerintahan
  • Jarang Ngantor, Hanya 'Doyan' Stuban, Ketua Komisi di DPRD Pelalawan Diminta Ingatkan Anggotanya

Jarang Ngantor, Hanya 'Doyan' Stuban, Ketua Komisi di DPRD Pelalawan Diminta Ingatkan Anggotanya

Kamis, 30 Mar 2017 07:34
Dibaca: 79 kali
BAGIKAN:

PANGKALANKERINCI, datariau.com - Sebagian Anggota DPRD Pelalawan akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Hal tersebut menyusul aksi bermalas-malasan sebagian mereka ini dalam mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ironisnya lagi, sebagian kecil Anggota DPRD tersebut hanya rajin mengikuti studi banding (Stuban) ataupun kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah di tanah air. Sementara untuk mengikuti rapat-rapat kerja jarang terlihat bahkan tidak pernah hadir sama sekali.

Setidaknya, begitulah tergambar yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat setelah dua setengah tahun Anggota DPRD Pelalawan diberi amanah oleh rakyatnya mewakili suara mereka di perlemen.

Sontak saja, suara sumbang dan bernada miring ini mengelinding seperti bola panas di tengah masyarakat akhirnya sampai juga ke Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH MH.

Sebagai pucuk pimpinan DPRD, politisi dari Partai Golkar tersebut meminta kedepannya agar masing-masing Ketua Komisi yang ada di DPRD mengevaluasi kehadiran anggotanya guna menghadiri rapat-rapat 'hearing' di kantor DPRD.

"Saya meminta kepada ketua komisi untuk mengingatkan kehadiran anggotanya, mengikuti acara rapat-rapat hering di kantor DPRD," terang Nasarudin dikutip riauterkini.com, Rabu (29/3/2017).

Kegiatan Stuban dan Kunker itu adalah kegiatan penting, namun sambungnya, kegiatan hearing juga sebuah kegiatan kedinasan yang lebih penting. "Saya menilai kedua kegiatan ini adalah kegiatan penting, akan tetapi rapat-rapat hearing di kantor DPRD lebih penting. Soalnya, langsung berjumpa dan bertatap muka dengan masyarakat memperjuangkan aspirasi mereka," tukasnya.

Terkait adanya sebagian kecil Anggota Dewan yang tak aktif urusan rakyat, di DPRD sendiri imbuh mantan aktivis mahasiwa Riau ini, memiliki alat kelengkapan. Misalnya, fraksi maupun badan kehormatan (BK). "Bila ada anggota dewan yang tak aktif, ada wadah pemberi sanksinya. Bisa saja BK ataupun partainya sendiri," ujarnya.

Kata Nasarudin, jika sanksi baik dari alat kelengkapan DPRD maupun dari masing-masing partai yang mengusung mereka tidak berjalan, jika ada diantara mereka ini kebal dari berbagai sanksi, maka biarkan saja Pileg 2019 mendatang yang memberikan sanksinya.

Editor: Riki

Sumber: Riauterkini.com

  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.