• Home
  • Pendidikan
  • BEM UR Adakan Majelis Reboan Mengenai Permasalahan Proses Hukum Karlahut

BEM UR Adakan Majelis Reboan Mengenai Permasalahan Proses Hukum Karlahut

Kamis, 29 Sep 2016 08:40
Dibaca: 197 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com-PEKANBARU- Majelis Reboan merupakan acara mingguan dari Kementrian Sosial dan Politik BEM UR dimana dalam kegiatan ini dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan khususnya di Riau. Dalam kajian kali ini Kemensospol BEM UR mengkaji permasalahan terkait proses hukum kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA).

Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Gubernur kelembagaan se-UR, Okto Yugo Setyo selaku permateri dari Jikalahari dan juga turut hadir Abdul Khair selaku Persiden Mahasiswa UR. Majelis Reboan ini dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB disekretariat BEM UR.

Terkait diskusi tersebut, hal yang dibahas adalah mengenai permasalahan penegakan hukum karlahut yang dirasa belum transparan serta terbitnya kebijakan mengenai SP3 terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama ini. Terjadinya kebakaran lahan dan hutan, tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik seperti bencana asap yang menelan korban jiwa, tetapi juga kerugian dalam sektor ekonomi.

"SP3 ini mau tidak mau harus dicabut atau dianulir karena berdampak sangat buruk terhadap masyarakat. Sangat tidak adil jika penjahatnya dibebaskan. Terkait dokumen SP3 ini harus dibuka ke publik oleh Kapolri selaku pihak yang berwenang serta proses hukumnya harus transparan dan terang benderang" ujar Okto Yugo Setyo selaku permateri.

Abdul Khair menambahkan "Adanya kegiatan ini menjadi salah satu sarana transpor energi keresahan mahasiswa UR, agar gerakan terhadap karhutla dapat digalakkan dan digaungkan kembali, sebab permasalahan karhutla sangat melukai rakyat Riau sehingga harus dilawan".

Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan kerja yang nyata tidak semata hanya sekedar diskusi.***(BUR)
  BacaJuga
  • Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

    Kamis, 27 Apr 2017 06:08

    PEKANBARU - Persoalan pembangunan dan kerusakan infrastruktur memang bukan persoalan baru lagi, namun Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tetap memprioritaskan dan agar mendengar keluhan dari masyarakat

  • Dermaga Apung yang Dibangun Pemko Dikritik DPRD Pekanbaru

    Kamis, 27 Apr 2017 05:47

    PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, mengkritisi kabar telah dibangunnya 6 unit dermaga apung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang menelan anggaran yang cukup besar.Saat ini proses p

  • DPRD Pekanbaru Revisi Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

    Selasa, 11 Apr 2017 07:22

    PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Senin (10/4/2017) pagi menggelar paripurna ke-8 masa sidang pertama terkait laporan panita khusus terhadap pembahasan Raperda DPRD

  • DPRD Harapkan Adanya Peremajaan Angkot Tua di Pekanbaru

    Minggu, 09 Apr 2017 15:59

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah angkutan kota (angkot) atau oplet yang ada di Kota Pekanbaru saat ini kondisinya sudah banyak yang telah dimakan usia dan tidak layak lagi digunakan sebagai a

  • Pj Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun 2016 dalam Paripurna DPRD

    Selasa, 04 Apr 2017 17:10

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru berjanji akan segera menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2016 yang disampaikan oleh Pejabat Walikota

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.