• Home
  • Pendidikan
  • BEM UR Adakan Majelis Reboan Mengenai Permasalahan Proses Hukum Karlahut

BEM UR Adakan Majelis Reboan Mengenai Permasalahan Proses Hukum Karlahut

Kamis, 29 Sep 2016 08:40
Dibaca: 231 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com-PEKANBARU- Majelis Reboan merupakan acara mingguan dari Kementrian Sosial dan Politik BEM UR dimana dalam kegiatan ini dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan khususnya di Riau. Dalam kajian kali ini Kemensospol BEM UR mengkaji permasalahan terkait proses hukum kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA).

Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Gubernur kelembagaan se-UR, Okto Yugo Setyo selaku permateri dari Jikalahari dan juga turut hadir Abdul Khair selaku Persiden Mahasiswa UR. Majelis Reboan ini dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB disekretariat BEM UR.

Terkait diskusi tersebut, hal yang dibahas adalah mengenai permasalahan penegakan hukum karlahut yang dirasa belum transparan serta terbitnya kebijakan mengenai SP3 terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama ini. Terjadinya kebakaran lahan dan hutan, tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik seperti bencana asap yang menelan korban jiwa, tetapi juga kerugian dalam sektor ekonomi.

"SP3 ini mau tidak mau harus dicabut atau dianulir karena berdampak sangat buruk terhadap masyarakat. Sangat tidak adil jika penjahatnya dibebaskan. Terkait dokumen SP3 ini harus dibuka ke publik oleh Kapolri selaku pihak yang berwenang serta proses hukumnya harus transparan dan terang benderang" ujar Okto Yugo Setyo selaku permateri.

Abdul Khair menambahkan "Adanya kegiatan ini menjadi salah satu sarana transpor energi keresahan mahasiswa UR, agar gerakan terhadap karhutla dapat digalakkan dan digaungkan kembali, sebab permasalahan karhutla sangat melukai rakyat Riau sehingga harus dilawan".

Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan kerja yang nyata tidak semata hanya sekedar diskusi.***(BUR)
  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.