M Faisal: Diskriminasi terhadap Sekolah Swasta

Oleh: Junaidi
Rabu, 05 Apr 2017 17:24
Dibaca: 159 kali
BAGIKAN:
Foto: Junaidi
PEKANBARU - Kepala SMK Telkom Pekanbaru Muhammad Faisal SPd memyebutkan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga ikut prihatin terhadap diskriminasi sekolah swasta khususnya SMA dan SMK.

"Hal ini terlihat pada penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dimana SMA/SMK swasta tidak mendapatkan BOSDA. Dana BOSDA hanya diperuntukan bagi sekolah negeri saja. Inikan diskriminasi namanya," kata M Faisal ketika dikonfirmasi datariau.com di sekolahnya, Selasa (4/4/2017).

Faisal dengan tegas mempertanyakan, kenapa dana BOSDA hanya untuk sekolah negeri saja. Padahal dana BOSDA tersebut bukanlah bantuan dalam bentuk dana hibah. Akan tetapi dalam bentuk kegiatan.

Seharusnya, kata Faisal, dana BOSDA tersebut tidak hanya untuk sekolah negeri saja, juga untuk sekolah swasta. Seperti dana BOS dari pemerintahan pusat. Dimana sekolah negeri maupun sekolah swasta sama-sama mendapatkannya.

Menurut Faisal, sekolah swasta maupun sekolah negeri mempunyai kewajiban yang sama dalam mendidik anak bangsa. "Sekolah swasta juga mencerdaskan anak bangsa. Maka, sekolah swasta juga seharusnya mendapatkan BOSDA," tegas Faisal.

Lebih jauh, Faisal juga mengkritik dan mempertanyakan pertangungjawaban penggunaan dana komite di sekolah negeri yang jumlahnya cukup besar. Bahkan lebih besar dari pada uang komite di sekolah swasta.

Dia menilai, pertanggungjawaban penggunaan dana komite di sekolah negeri selama ini tidak jelas. Seharusnya pertanggungjawaban peruntukkan dana komite tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan. "Selama ini kan hanya di sekolah saja," ujar Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Riau DR Kamsol ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (4/4/2017) sore mengakui memang BOSDA hanya diperuntukan bagi SMA dan SMK negeri saja, karena sekolah negeri itu tanggung jawabnya atau kewajiban pemerintah.

"Disamping itu kemampuan APBD sangatlah terbatas. Jadi setakat ini diperuntukan bagi sekolah negeri saja. Ini bukan berarti Pemda Riau diskriminasi terhadap sekolah swasta. Namun kemampuan keuangan daerah terbatas," jelas Kamsol.

Menurut Kamsol, sekolah swasta bisa saja menetapkan biaya yang cukup besar terhadap peserta didiknya, tidak harus mendapatkan persetujuan atau musyawarah dari orangtua siswa. Penetapan biaya pendidikan oleh pihak sekolah tersebut menjadi kewajiban bagi orangtua siswa. Sedangkan sekolah negeri tidak bisa demikian.

Dijelaskan, sekolah swasta memang tidak dibantu dari dana BOSDA, akan tetapi fasilitas dan pembangunan fisik sekolah dibantu. Demikian juga dengan siswanya.

"Bagi siswa yang tidak mampu atau dari keluarga miskin akan dibantu melalui program bantuan siswa miskin yang nantinya diberikan Kartu Riau Panutan seperti Kartu Jakarta Pintar. Sekarang sedang digodok nanti akan ada pergubnya," papar Kamsol.

Menyinggung adanya wacana penghapusan dana komite di SMA dan SMK, Kamsol menyebutkan untuk saat ini dana komite tidak dihapuskan. Dana komite ini haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orangtua siswa, besarannya disesuaikan dengan program dan kebutuhan sekolah.

"Jadi dana komite masih sangat diperlukan oleh sekolah. Dimana dana komite ini merupakan partisipasi orangtua siswa terhadap keberhasilan pendidikan," tuturnya.

Diakuinya, selama ini pertanggungjawaban penggunaan dana komite ini hanya di sekolah saja. "Namun kedepan akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan," pungkas Kamsol.
Editor: Riki

Sumber: Liputanriau.com

  BacaJuga
  • Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

    Kamis, 27 Apr 2017 06:08

    PEKANBARU - Persoalan pembangunan dan kerusakan infrastruktur memang bukan persoalan baru lagi, namun Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tetap memprioritaskan dan agar mendengar keluhan dari masyarakat

  • Dermaga Apung yang Dibangun Pemko Dikritik DPRD Pekanbaru

    Kamis, 27 Apr 2017 05:47

    PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, mengkritisi kabar telah dibangunnya 6 unit dermaga apung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang menelan anggaran yang cukup besar.Saat ini proses p

  • DPRD Pekanbaru Revisi Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

    Selasa, 11 Apr 2017 07:22

    PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Senin (10/4/2017) pagi menggelar paripurna ke-8 masa sidang pertama terkait laporan panita khusus terhadap pembahasan Raperda DPRD

  • DPRD Harapkan Adanya Peremajaan Angkot Tua di Pekanbaru

    Minggu, 09 Apr 2017 15:59

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah angkutan kota (angkot) atau oplet yang ada di Kota Pekanbaru saat ini kondisinya sudah banyak yang telah dimakan usia dan tidak layak lagi digunakan sebagai a

  • Pj Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun 2016 dalam Paripurna DPRD

    Selasa, 04 Apr 2017 17:10

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru berjanji akan segera menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2016 yang disampaikan oleh Pejabat Walikota

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.