• Home
  • Pendidikan
  • Tentang Kado Pahit Awal Tahun 2017, Aliansi BEM SI Wilayah Sumbagut dan Sumbagsel Keluarkan Pernyataan Sikap

Tentang Kado Pahit Awal Tahun 2017, Aliansi BEM SI Wilayah Sumbagut dan Sumbagsel Keluarkan Pernyataan Sikap

Oleh: Tengku Novenia Yahya
Rabu, 04 Jan 2017 18:53
Dibaca: 726 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com - Mengawali tahun 2017, aliansi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) dan Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) mengeluarkan pernyataan sikap dengan tagline Indonesia Darurat Kebijakan Pro Rakyat.

"Apa kabar Indonesia hari ini? Kabarnya tahun baru di Indonesia dibanjiri oleh hadiah-hadiah luar biasa dari pemerintah untuk rakyatnya. Belum habis rakyat menelan dahaga karena melihat banyaknya tenaga kerja asing ilegal khususnya China serta turis asing China yang menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja, seolah menutup mata terhadap pengangguran negara ini yg mencapai angka 7,02 juta kini pemerintah kembali memberi kejutan", demikian awalan pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh aliansi BEM SI Sumbagut dalam hal ini disampaikan oleh Abdul Khair selaku koordinator wilayah aliansi BEM SI Sumbagut.

Kejutan yang dimaksud oleh Khair di sini ialah tentang persembahan kado tahun baru dari sang pemangku kebijakan yang alih-alih bercita-cita meningkatkan produktivitas rakyat malah semakin hari semakin tidak pro rakyat.

Pasalnya, kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah di awal tahun yang katanya pro rakyat malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat. Kebijakan tersebut dimulai dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik dan pencabutan subsidi kesehatan.

" Hingga hari ini rakyat harus mendapatkan kado tahun barunya berupa kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor mulai dari STNK, pajak, BPKB dan lain sebagainya hingga 3 kali lipat," tambah Khair.

Kebijakan lainnya yang dianggap tidak pro rakyat ialah kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil) dari Rp.605/kWh akan menjadi Rp.1467,28/kWh melalui 3 tahap yang di mulai 1 Januari 2017. Pada tanggal 1 Januari 2017 menjadi Rp.791/kWh. Kenaikan berikutnya adalah 1 Maret 2017 menjadi Rp.1.034/kWh, dan 1 Mei 2017 menjadi Rp.1.352/kWh. Terakhir, pada 1 Juli 2017 menjadi Rp.1467,28/kWh.

" Kenaikan tarif sebesar 242,5% akan membuat rakyat kecil semakin menjerit! Kemana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil? Apakah pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankannya pada rakyat?", jelas Khair lebih lanjut.

Kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat tersebut, aliansi BEM SI wilayah Sumbagut dan Sumbagsel atas nama rakyat Indonesia menuntut dan mendesak pemerintah sebagai berikut : 
1. Menolak dengan tegas PP nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga 3x lipat yang dinilai menyengsarakan rakyat Indonesia
2. Menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5% karena akan menyengsarakan rakyat.
3. Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA.

Abdul Khair yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Riau berharap agar tuntutan mereka dapat didengar oleh pemangku kebijakan.

Sumber: BEM SI

  BacaJuga
  • Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

    Kamis, 27 Apr 2017 06:08

    PEKANBARU - Persoalan pembangunan dan kerusakan infrastruktur memang bukan persoalan baru lagi, namun Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tetap memprioritaskan dan agar mendengar keluhan dari masyarakat

  • Dermaga Apung yang Dibangun Pemko Dikritik DPRD Pekanbaru

    Kamis, 27 Apr 2017 05:47

    PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, mengkritisi kabar telah dibangunnya 6 unit dermaga apung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang menelan anggaran yang cukup besar.Saat ini proses p

  • DPRD Pekanbaru Revisi Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

    Selasa, 11 Apr 2017 07:22

    PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Senin (10/4/2017) pagi menggelar paripurna ke-8 masa sidang pertama terkait laporan panita khusus terhadap pembahasan Raperda DPRD

  • DPRD Harapkan Adanya Peremajaan Angkot Tua di Pekanbaru

    Minggu, 09 Apr 2017 15:59

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah angkutan kota (angkot) atau oplet yang ada di Kota Pekanbaru saat ini kondisinya sudah banyak yang telah dimakan usia dan tidak layak lagi digunakan sebagai a

  • Pj Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun 2016 dalam Paripurna DPRD

    Selasa, 04 Apr 2017 17:10

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru berjanji akan segera menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2016 yang disampaikan oleh Pejabat Walikota

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.