• Home
  • Pendidikan
  • 2017, Bantuan Sosial Pendidikan Kesra Riau Terancam Dihapuskan

BEM UR Audiensi Dengan DPRD

2017, Bantuan Sosial Pendidikan Kesra Riau Terancam Dihapuskan

Oleh: Kemkominfo BEM UR
Jumat, 30 Des 2016 19:14
Dibaca: 336 kali
BAGIKAN:
BEM UR
BEM Universitas Riau saat melakukan audiensi dengan DPRD Riau
Liputanriau.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR) melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD, Biro Kesra, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait permasalahan mengenai "Penghapusan Bantuan Sosial Pendidikan Biro Kesra Provinsi Riau pada APBD 2017". Audiensi ini berlangsung siang tadi dan turut dihadiri oleh Presiden Mahasiswa Universitas Riau Abdul Khair, Menteri Sosial dan Politik Aditya Putra Gumesa, Menteri Hukum dan Advokasi Faizal Indra Rangkuti serta beberapa staff dari Kabinet Inspirasi BEM UR.


Dalam audiensi tersebut, BEM UR mempertanyakan hal-hal yang menjadi alasan terkait tidak dianggarkannya bantuan sosial pendidikan untuk tahun 2017 mendatang. Syahfrial selaku Kepala Bagian Biro Kesra menyebutkan bahwa Biro Kesra telah menganggarkan bantuan sosial pendidikan tersebut pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni 2017 yang diajukan awalnya sebanyak Rp 14 Milliar, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerima hanya sebesar Rp 7,4 Milliar untuk bantuan sosial pendidikan. Dana yang diterima TAPD tersebutlah yang akan direalisasikan pada tahun 2017 untuk kuota sebanyak 2000 mahasiswa. Terlepas dari itu, permasalahan lainnya dari bantuan sosial pendidikan adalah realisasinya yang tergolong lamban.

"Selain itu yang menjadi benang merah dari kemelut bantuan sosial pendidikan ini dimulai dari tahun 2015 yang lalu, yaitu bantuan dianggarkan pada tahun 2015 namun realisasinya pada tahun 2016 dengan total proposal pengajuan sebanyak 22.000. Namun, yang baru diverifikasi sebanyak 9.000 dan sisanya belum sama sekali," jelas Syahfrial, Kepala Bagian Biro Kesra.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagaimana nasib 22.000 mahasiswa yang telah mengajukan proposal bantuan sosial pendidikan tersebut. Namun, dari keterangan Kabiro Kesra menjelaskan bantuan tersebut akan direalisasikan pada tahun 2017 melalui APBD murni 2017 dan sedang menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 mengenai Bantuan Sosial Pendidikan yaitu bantuan sosial pendidikan tidak boleh diajukan satu tahun dua kali, artinya bantuan sosial pendidikan hanya akan diusulkan pada APBD murni atau APBD perubahan.

"Selain itu, dari audiensi yang kita tangkap Biro Kesra juga mengalami kendala terkait verifikasi data proposal yang masuk tidak setara dengan tim verifikasi yang berjumlah tujuh orang berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub)," tambah Aditya selaku Mensospol BEM UR.

Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Abdul Khair juga mengatakan bahwa hal ini menjadi catatan perbaikan kedepannya agar tim verifikasi ditambah kuotanya dan Biro Kesra juga dapat bekerja sama dengan pihak Universitas dalam melakukan seleksi untuk calon penerima bantuan pendidikan ini, seperti beasiswa Bidikmisi Pemprov yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

"Harapan kedepannya kuota bantuan pendidikan jumlah penerimanya ditambah dan dianggarkan pada APBD Provinsi Riau mendatang. Selain harus objektif menentukan penerima bantuan sosial pendidikan ini, Biro Kesra juga dapat bekerja sama dengan Universitas yang ada di Provinsi Riau dalam mengatur pengelolaan bantuan pendidikan ini", tutup Khair.

Editor: Tengku Novenia Yahya

Sumber: BEM Universitas Riau

  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.