• Home
  • Politik
  • Bupati Kampar Sebut Pengiriman Medis dan Guru Dihadang Warga Rohul

Bupati Kampar Sebut Pengiriman Medis dan Guru Dihadang Warga Rohul

Senin, 29 Jun 2015 00:00
Dibaca: 131 kali
BAGIKAN:
Liputanriau- PEKANBARU - Bupati Kampar Jefri Noer keluhan sulitnya mendatangkan tenaga medis dan guru ke daerah lima desa yakni Rimba Jaya, Intan Makmur, Rimba Makmur, Tanah Datar, Desa Intan Jaya. Pada hal menurut bupati, Kemendagri sudah memutuskan kelima desa tersebut sudah masuk ke wilayahnya, bukan lagi Rohul. Hal ini dikatakan Jefri kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (29/6/15) pada acara Rapat Fasilitas Koordinasi Pimpinan Daerah (Korpimda) se Riau. Kegiatan yang digelar di Gedung Daerah ini juga dihadiri Dirjend Bina Administrasi dan Kewilayahan Kemendagri diwakili Direktur Utama Pol PP Kemendagri Asadullah.

Hadir pula Ketua DPRD Riau Suparman, para bupati/walikota, Kapolda Riau Brigjend Pol Doli Bambang Hermawan, Danrem 031/WB Brigjend TNI Nurendi serta berbagai undangan lainnya.

Lanjut Jefri, payahnya pengiriman tenaga medis dan guru ke daerah lima desa tersebut, karena dihadang oknum warga Rohul. Hal itu bahkan terus terjadi beberapa kali setiap tenaga medis dan guru ditempatkan.

"Ketika kami mengirim guru, para tenega medis, kami tak bisa masuk. Karena dihadang orang-orang Rohul. Kenapa ini terjadi, padahal statusnya sudah jelas. Kemendagrikan sudah menegaskan masuk ke Kampar," ungkap Jefri.

Bupati Kampar pun meminta kepada Plt Gubri agar mengambil sikap tegas agar kasus serupa tak terulang lagi. Jika memang Rohul ingin kembali menggugat, lalu bagaimana Permen 39 Tahun 2015 yang telah dikeluarkan yang bersifat keputusan mengikat.

"Persoalan lima desa inikan sudah jelas pak gubernur. Agar persoalan ini tak terulang kembali, kami mengharapkan supaya pak gubernur bertindak tegas. Karena inikan aturannya sudah ada," ungkap Jefri.

Sementara Asisten I Sekdakab Rohul Juni Safrin menyela pernyataan Jefri dengan menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan tegas yang mengatur bahwa status lima desa masuk ke Kampar.

Juni juga berdalih, karena hingga saat ini pihaknya sedang melakukan uji materil terkait keputusan Kemendagri yang tertuang dalam Permen Nomor 39 Tahun 2015 tersebut.

"Hingga saat ini pak pak gubernur, belum ada penegasan terkait lima desa itu, saat ini kami sedang melakukan uji materil," ungkap Asisten I Rohul tersebut.***(Rtc)
  BacaJuga
  • Program Smart City Pekanbaru Bakal Jadi Percontohan Nasional

    Senin, 09 Apr 2018 15:03

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Pemerintah pusat melirik Program Smart City Madani Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Ini terbukti, program unggulan Kota Bertuah ini bakal menjadi model percontohan nasional

  • Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda Penggelolaan Aset Pekanbaru

    Kamis, 05 Apr 2018 17:28

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna, yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (5/

  • DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Dua Ranperda

    Jumat, 06 Apr 2018 16:38

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD kota Pekanbaru terus menggesa terbentuknya peraturan daerah. Kali ini dewan menggelar Paripurna Jawaban Kepala Dearah Kota Pekanbaru Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD

  • Plt Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPJ APBD 2017 ke Dewan

    Senin, 02 Apr 2018 11:21

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Kamis (29/3/2018), Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengajukan nota pidato pengantar Ranperda pertanggung jawaban tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun angg

  • Kelakar Jusuf Kalla Soal Puluhan Anggota DPRD Sumut Tersangka

    Sabtu, 31 Mar 2018 16:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dugaan korupsi massal yang melibatkan puluhan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) tidak terulang. Ia be

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.