• Home
  • Politik
  • Ini Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Terpilih Periode 2017-2022

Ini Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Terpilih Periode 2017-2022

Jumat, 24 Mar 2017 15:42
Dibaca: 271 kali
BAGIKAN:
Ilustrasi
LIPUTANRIAU.COM, BANGKINANG KOTA - Usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017, ada satu agenda tahapan lagi yang saat ini ditunggu. Yaitu pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pilkada 15 Februari 2017 lalu.

Ketua Koalisi Kampar Maju yang juga Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Repol SAg melalui akun facebook-nya menyampaikan, setidaknya ada dua kemungkinan terkait jadwal pelantikan ini.

"Pertama, dilantik bulan Mei apabila pelantikan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota se-Indonesia dilakukan bertahap. Kemungkinan kedua, pelantikan bulan Desember apabila pelantikan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota se-Indonesia dilakukan serentak," tulisnya, Jum'at (24/3/2017).

Hal ini dapat dilihat jika merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasal 164A dan 164B.

Dalam ayat 1 disebutkan, pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak. Sedangkan pada Pasal 164B berbunyi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Namun demikian, pada ayat 2 pasal 164A juga disebutkan, pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

Melihat hal tersebut, masih ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Menurut Mendagri, Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu seperti dikutip dari sejumlah media nasional, pihaknya saat ini masih menunggu hasil sidang perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau bisa serentak ya, mudah-mudahan (keputusan MK) sesuai jadwal sehingga (pelantikan) bisa serentak," kata Tjahjo.

Namun jika tidak, kemungkinan akan dibuat bertahap beberapa kali seperti pada pilkada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kepala daerah melaksanakan tugas.

Di sisi lain, seperti dikutip dari beberapa media nasional, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, MK mempunyai tenggat waktu selama 45 hari kerja dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Tenggat waktu itu terhitung sejak diserahkannya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon, yakni pada Senin (13/3/2017). (mid)
  BacaJuga
  • Program Smart City Pekanbaru Bakal Jadi Percontohan Nasional

    Senin, 09 Apr 2018 15:03

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Pemerintah pusat melirik Program Smart City Madani Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Ini terbukti, program unggulan Kota Bertuah ini bakal menjadi model percontohan nasional

  • Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda Penggelolaan Aset Pekanbaru

    Kamis, 05 Apr 2018 17:28

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna, yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (5/

  • DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Dua Ranperda

    Jumat, 06 Apr 2018 16:38

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD kota Pekanbaru terus menggesa terbentuknya peraturan daerah. Kali ini dewan menggelar Paripurna Jawaban Kepala Dearah Kota Pekanbaru Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD

  • Plt Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPJ APBD 2017 ke Dewan

    Senin, 02 Apr 2018 11:21

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Kamis (29/3/2018), Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengajukan nota pidato pengantar Ranperda pertanggung jawaban tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun angg

  • Kelakar Jusuf Kalla Soal Puluhan Anggota DPRD Sumut Tersangka

    Sabtu, 31 Mar 2018 16:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dugaan korupsi massal yang melibatkan puluhan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) tidak terulang. Ia be

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.