• Home
  • Politik
  • Jaga Netralitas ASN, Panwaslu Minta Masyarakat Segara Laporkan Jika Temukan Ada Pelanggaran

Jaga Netralitas ASN, Panwaslu Minta Masyarakat Segara Laporkan Jika Temukan Ada Pelanggaran

Oleh: Nobita
Senin, 23 Okt 2017 12:23
Dibaca: 36 kali
BAGIKAN:
Quinchy
Konferensi pers di kantor Panwalu Kota Pekanbaru
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru agar menjaga netralitas. Pihaknya juga menghimbau agar ASN tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Riau, 2018 mendatang.

"Kami menghimbau setiap pejabat negara, pejabat ASN hingga camat dan lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," kata Kepala Panwaslu Kota Pekanbaru, Indra Khalid Nasution, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Elang, Kecamatan Sukajadi, Senin (23/10).

Indra mengungkapkan, sesuai undang-undang yang berlaku, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten kota memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaran pemilihan.

"Jika pejabat negara atau ASN yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka bisa dipidanakan penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda mulai Rp 600 ribu hingga 6 juta," ujarnya.

Pihaknya berharap peran serta masyarakat dan media untuk sama-sama mengawasi netralitas ASN dalam pemilihan Gubenur 2018 mendatang. Jika menemukan ada pelanggaran yang dilakukan ASN pihaknya menghimbau agar masyarakat bisa melaporkan ke Panwaslu disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Sehingga laporan dari masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.

"Laporan bisa disertai dengan foro, video, rekaman dan saksi-saksi orang yang melihat kejadian terkait adanya ASN yang mendukung salah satu pasangan calon," sebutnya.

Laporan tersebut bisa disampaikan ke Panwaslu Kota Pekanbaru atau Bawaslu Riau paling lama 7 hari setelah kejadian.

"Nanti laporan itu kita dalami, kemudian kita keluarkan keputusan. Terbukti ada pelanggaran atau tidak. Jika terbukti maka akan diteruskan ke pihak berwewenang sesuai dengan pelanggarannya. Jika ada unsur pidananya maka diterukan ke Gakumdu, jika terkait pelanggaran kode etik dan disipilin, bisa dilaporkan ke Kemenpan dan Komisi ASN. Jika pelanggaran administrasi maka akan kita teruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki," katanya. (ben) 
Editor: Quinchy

  komentar Pembaca
Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.