• Home
  • Politik
  • Marwan Yohanis: Indonesia Harus Antisipasi Empat Ciri "Bubarnya" suatu negara

Marwan Yohanis: Indonesia Harus Antisipasi Empat Ciri "Bubarnya" suatu negara

Oleh: Dhiana
Minggu, 25 Mar 2018 19:31
Dibaca: 622 kali
BAGIKAN:
Pekanbaru, Liputanriau.com - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra Marwan Yohanis angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melalui Pidatonya yang mengutip novel berjudul "Ghost Fleet". 

Pidato Prabowo tersebut ramai dibicarakan dan menjadi kontroversi, soal adanya kajian dari pihak asing yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030.

Menurut Marwan, pernyataan sang Ketum sebagai sikap kewaspadaan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dan tujuannya ditengah "badai" persoalan yang terjadi. Prediksi itu dianggapnya sebagai warning agar semua elemen bercermin dan berbenah diri. 

"Saya melihat ini sebagai sikap kenegarawanan, sebagai negarawan harus punya pikiran dan pandangan 10, 50, 100 tahun ke depan, dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas," sebutnya. 

"Namun begitu, saya dalam posisi tidak menyikapi pernyataan Bapak Prabowo, tapi mari kita coba menilai dan merasakan terhadap empat ciri sebuah bangsa itu bisa "bubar," sebut Mantan Ketua DPD Gerindra Riau itu. 

Ada empat poin yang disoroti Marwan, yang menjadi indikasi Negara tak dapat berdiri lagi. Yang pertama terjadinya disorientasi para penyelenggara negara, dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. 

Disorientasi dalam bangsa, ditandai ketika arah kebijakan yang dibuat "melenceng" dari koridor meletakkan kepentingan rakyat sebagai landasan membuat kebijakan. Lari dari acuan UUD 45 dan berlandaskan Pancasila. 
      
Yang kedua, terjadi diskomunikasi yang menujukan tidak harmonisnya komunikasi antara penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). 

 "Jika terjadi diskomunikasi. Maka suatu negara akan ambruk jika didalamnya saling tuding, saling ancam dan tidak terkoordinasi dengan baik," sebutnya. 

Yang ketiga, sebut Marwan, yakni disorganisasi yang menandakan rentannya perpecahan dalam organisasi. Kekalahan dalam memilih pemimpin tidak lagi disikapi secara wajar. Muncul organisasi baru,  organisasi tandingan menjadi parameter kegagalan memahami fungsi kelembagaan yang demokrasi. 

"Ke empat yakni disintegrasi. Jika tiga kondisi diatas sudah terjadi, maka sebuah bangsa, akan sampai kepada disintegrasi dan bangsa itu bisa bubar," sebutnya. 

"Barangkali ini yang perlu kita cermati, perlu disadari oleh penyelenggara negara, para elite. Jika kita ingin mengajak seluruh rakyat ini optimis, para elite harus bangun. Jangan biarkan terjadi empat hal ini dalam pemerintahan. Lakukan orientasi, komunikasi, organisasi dengan baik agar tidak terjadi disintegrasi Bangsa ini, "tuturnya. DHI
  BacaJuga
  • Program Smart City Pekanbaru Bakal Jadi Percontohan Nasional

    Senin, 09 Apr 2018 15:03

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Pemerintah pusat melirik Program Smart City Madani Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Ini terbukti, program unggulan Kota Bertuah ini bakal menjadi model percontohan nasional

  • Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda Penggelolaan Aset Pekanbaru

    Kamis, 05 Apr 2018 17:28

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna, yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (5/

  • DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Dua Ranperda

    Jumat, 06 Apr 2018 16:38

    Liputanriau.com,PEKANBARU-DPRD kota Pekanbaru terus menggesa terbentuknya peraturan daerah. Kali ini dewan menggelar Paripurna Jawaban Kepala Dearah Kota Pekanbaru Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD

  • Plt Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPJ APBD 2017 ke Dewan

    Senin, 02 Apr 2018 11:21

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Kamis (29/3/2018), Plt Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengajukan nota pidato pengantar Ranperda pertanggung jawaban tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun angg

  • Kelakar Jusuf Kalla Soal Puluhan Anggota DPRD Sumut Tersangka

    Sabtu, 31 Mar 2018 16:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dugaan korupsi massal yang melibatkan puluhan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) tidak terulang. Ia be

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.