Tidak Ada Unsur Paksaan,

Pemcam Ukui Angkat Bicara Terkait Pungutan Rekam e-KTP Rp 140 Ribu

Jumat, 07 Okt 2016 19:58
Dibaca: 192 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com-PELALAWAN- Pemerintah kecamatan Ukui angkat bicara terkait biaya yang dipungut untuk perekaman e-KTP kepada masyarakat mencapai Rp 140 ribu. Mereka menepis pungutan itu tidak ada unsur paksaan dan bersifat suka sama suka.

"Pungutan ini bersifat suka sama suka kepada masyarakat. Sama sekali tidak ada unsur paksaan yang kita beratkan kepada masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP," terang Sekretaris Kecamatan Ukui, Sri Noralita, Jumat (7/10/2016).

Menurut Nora, biaya yang dipungut kepada calon perekaman e-KTP ini dipergunakan untuk ongkos dari kecamatan Ukui ke ibukota kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

"Sama tahu lah, jarak tempuh Ukui ke ibukota kabupaten lumayan jauh. Jadi memerlukan transportasi pegawai kecamatan mengurusnya kesana. Tidak itu saja mengurus e-KTP tidak cukup sehari saja," ujarnya. 

Bahkan kata dia, jika ada masyarakat yang mengurus langsung ke ibukota kabupaten pihaknya, menyiapkan rekomendasi dari pemerintahan kecamatan. 

"Kita tetap menawarkan kepada masyarakat merekam sendiri ke ibukota kabupaten tepatnya dikantor Disdukcapil, malahan masyarakat bersedia pihak pegawai camat yang mengurus langsung," tukasnya.  

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Ukui mengakui keberatan adanya pungutan yang dilakukan oknum pegawai kantor camat Ukui untuk biaya pengurusakan dan perekaman e-KTP Rp 140 ribu.  

Secara lantang, oknum pegawai ini meminta kepada masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP di kantor camat. Menurut oknum ini, biaya tersebut adalah untuk pengurusan di kantor Disdukcapil yang berada di ibukota kabupaten Pelalawan. 

"Betul bang, banyak masyarakat mengeluh, mereka dipungut biaya seratusan ribu oleh pegawai kantor camat. Alasanya biaya itu untuk pengurusan di kabupaten," terang salah seorang tokoh pemuda kecamatan Ukui yang meminta namanya dirahasiakan. 

Meskipun sedikit berat hati, kata dia masyarakat mau tidak mau harus membayar uang yang diminta oleh pegawai kantor camat. "Ya bagaimana lagi, masyarakat awam kan tak tahu, terpaksa menurut saja," imbuhnya. 

Atas persoalan ini, dia meminta kepada anggota DPRD Pelalawan untuk bersikap. Memanggil camatnya dan meminta penjelasan pungutan yang dilakukan oleh oknum pegawai kantor camat Ukui.

"Kita berharap kepada anggota dewan agar memanggil pak camatnya. Mendudukkan adanya pungutan dalam perekaman e-KTP dikantor camat Ukui," tandasnya.***(faj)
  BacaJuga
  • Pria Berkulit Putih Lebih Cepat Botak dan Sakit

    Selasa, 28 Mar 2017 15:32

    LIPUTANRIAU.COM, JAKARTA - Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pria berkulit putih cenderung lebih cepat botak dan sakit. Kondisi ini umumnya terjadi pada mereka, para pria dengan badan pendek

  • Seorang Warga di Baganbatu Rohil Menderita Tumor Otak, Perlu Bantuan

    Sabtu, 18 Mar 2017 06:37

    BAGANBATU - Postingan di media sosial Facebook tentang seorang pria bernama Amat Rujak (34) mengidap Tumor Otak dalam keadaan memprihatinkan, keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Rok

  • RS Petala Bumi Pekanbaru Keluarkan Surat Edaran Larangan Pungli

    Sabtu, 11 Mar 2017 15:07

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi Provinsi Riau keluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh jajaran di rumah sakit berplat merah tersebut untuk tidak mel

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.