Tidak Ada Unsur Paksaan,

Pemcam Ukui Angkat Bicara Terkait Pungutan Rekam e-KTP Rp 140 Ribu

Jumat, 07 Okt 2016 19:58
Dibaca: 206 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com-PELALAWAN- Pemerintah kecamatan Ukui angkat bicara terkait biaya yang dipungut untuk perekaman e-KTP kepada masyarakat mencapai Rp 140 ribu. Mereka menepis pungutan itu tidak ada unsur paksaan dan bersifat suka sama suka.

"Pungutan ini bersifat suka sama suka kepada masyarakat. Sama sekali tidak ada unsur paksaan yang kita beratkan kepada masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP," terang Sekretaris Kecamatan Ukui, Sri Noralita, Jumat (7/10/2016).

Menurut Nora, biaya yang dipungut kepada calon perekaman e-KTP ini dipergunakan untuk ongkos dari kecamatan Ukui ke ibukota kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

"Sama tahu lah, jarak tempuh Ukui ke ibukota kabupaten lumayan jauh. Jadi memerlukan transportasi pegawai kecamatan mengurusnya kesana. Tidak itu saja mengurus e-KTP tidak cukup sehari saja," ujarnya. 

Bahkan kata dia, jika ada masyarakat yang mengurus langsung ke ibukota kabupaten pihaknya, menyiapkan rekomendasi dari pemerintahan kecamatan. 

"Kita tetap menawarkan kepada masyarakat merekam sendiri ke ibukota kabupaten tepatnya dikantor Disdukcapil, malahan masyarakat bersedia pihak pegawai camat yang mengurus langsung," tukasnya.  

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Ukui mengakui keberatan adanya pungutan yang dilakukan oknum pegawai kantor camat Ukui untuk biaya pengurusakan dan perekaman e-KTP Rp 140 ribu.  

Secara lantang, oknum pegawai ini meminta kepada masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP di kantor camat. Menurut oknum ini, biaya tersebut adalah untuk pengurusan di kantor Disdukcapil yang berada di ibukota kabupaten Pelalawan. 

"Betul bang, banyak masyarakat mengeluh, mereka dipungut biaya seratusan ribu oleh pegawai kantor camat. Alasanya biaya itu untuk pengurusan di kabupaten," terang salah seorang tokoh pemuda kecamatan Ukui yang meminta namanya dirahasiakan. 

Meskipun sedikit berat hati, kata dia masyarakat mau tidak mau harus membayar uang yang diminta oleh pegawai kantor camat. "Ya bagaimana lagi, masyarakat awam kan tak tahu, terpaksa menurut saja," imbuhnya. 

Atas persoalan ini, dia meminta kepada anggota DPRD Pelalawan untuk bersikap. Memanggil camatnya dan meminta penjelasan pungutan yang dilakukan oleh oknum pegawai kantor camat Ukui.

"Kita berharap kepada anggota dewan agar memanggil pak camatnya. Mendudukkan adanya pungutan dalam perekaman e-KTP dikantor camat Ukui," tandasnya.***(faj)
  BacaJuga
  • Hukum Berbaring di Masjid dengan Posisi Kaki Selonjor ke Kiblat

    Sabtu, 01 Apr 2017 07:19

    LIPUTANRIAU.COM - Hukum menyelonjorkan kaki atau tidur mengarah ke kiblat adalah boleh. Dengan catatan, selama ka'bah tidak kelihatan. Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan:Tidur di kas

  • Dana Kurang, Masjid Al-Aziim Batu Ampar Kerinci Terbengkalai

    Jumat, 31 Mar 2017 18:07

    LIPUTANRIAU.COM, KERINCI KOTA - Pembangunan Masjid Al-Aziim yang beralamat di Jalan Batu Ampar RT 03 RW 05 di Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan masih

  • Tujuh Tempat Wisata Bersejarah di Pekanbaru yang Wajib Dikunjungi

    Selasa, 27 Sep 2016 18:06

    Sebagai Ibukota Provinsi Riau, Budaya Melayu sangat kental di Pekanbaru. Di sepanjang jalan, Anda bisa melihat banyak perempuan memakai baju kurung sepanjang lutut khas Melayu. Kota ini juga dikenal s

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.