Catatan Riauterkini,
    Membayangkan Ibukota Rokan Hilir di Ujung Tanjung

    Kamis, 23 Jun 2016 00:00
    Dibaca: 192 kali
    BAGIKAN:
    BAGANSIAPIAPI-Website resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia masih meletakkan Ujung Tanjung sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, bukan Bagansiapiapi. Kondisi ini selaras dengan perkembangan terkini dan kelayakan, untuk ibu kota memang di Ujung Tanjung. Diperkuat beberapa pertimbangan.

    Berdasarkan ananlisis riauterkinicom, pertimbangan ibu kota Rohil sebaiknya di Ujung Tanjung, pertama, sebagian masyarakat Bagansiapiapi masih belum bisa menerima kehadiran pendatang. Padahal konsekwensi menjadi sebuah ibu kota kabupaten, tentu akan bermukim warga dari kecamatan lain maupun dari luar daerah.

    Kata-kata “orang lua” (orang luar, red) selalu terdengar disetiap lini kehidupan masyarakat Rokan Hilir untuk sebutan pendatang, mulai dari masyarakat bawah, sampai level elit. Bahkan mereka tidak segan-segan menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan.

    Kondisi ini tentu mengoyak rasa nasionalisme, dimana, siapapun berhak hidup didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sedangkan di Ujung Tanjung saat ini, heterogenitas berjalan dengan baik, masyarakat setempat bisa hidup berdampingan dengan semua pihak, dari mana saja dan dari suku apa saja.

    Pertimbangan kedua, saat ini timbul disintegrasi di Rokan Hilir, dimana ada wilayah yang sudah membulatkan tekadnya untuk berpisah dari Rokan Hilir menjadi kabupaten sendiri, wilayah itu, Kabupaten Rokan Tengah, meliputi Kecamatan Tanjung Medan, Pujud, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan dan Rantau Kopar dan Kabupaten Kubu Darussalam, meliputi Kecamatan Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, Bagansinembah, Bagansinembah Raya, Pasir Limau Kapas, Balai Jaya.

    Dengan pemindahan ibu kota Rokan Hilir ke Ujung Tanjung, diperkirakan bisa meredam isu pemekaran ini, karena secara geografis, Ujung Tanjung merupakan titik tengah dan telah sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

    Tak dapat dibayangkan, jika masyarakat Tanjung Medan mau ke Bagansiapiapi, membutuhkan waktu cukup lama, mereka harus melewati Kecamatan Pujud, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rimba Melintang dan Batu Hampar.

    Masyarakat Simpang Kanan mau ke Bagansiapiapi harus melewati Kecamatan Bagansinembah Raya, Bagansinembah, Balai Jaya, Bangko Pusako, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rimba Melintang dan Batu Hampar.

    Tapi kalau ibu kota di Ujung Tanjung, dari semua arah dekat, masyarakat Tanjung Medan hanya melewati Pujud, lalu sampai ke Ujung Tanjung, masyarakat Simpang Kanan hanya melewati Bagansinembah Raya, Bagansinembah, Balai Jaya, Bangko Pusako.

    Pertimbangan ketiga, kondisi tanah Bagansiapiapi, gambut cukup dalam, membuat biaya pembangunan sejumlah perkantoran pemerintah sangat mahal, jika ibu kota di Ujung Tanjung, biayanya akan lebih murah, karena tanahnya keras.

    Besarnya biaya yang dihabiskan membangun perkantoran di Bagansiapiapi membuat dana APBD Rokan Hilir banyak tersedot, sehingga kebutuhan infrastruktur diberbagai kawasan menjadi terkendala, akibat kurang dana.

    Pertimbangan keempat, instansi vertical, Polres Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Rokan Hilir, saat ini berada di Ujung Tanjung dan instansi ini diprediksi tidak akan mau pindah ke Bagansiapiapi, meski sudah dibuatkan kantor di Bagansiapiapi (Pengadilan Negeri Rokan Hilir, red).

    Pengadilan Negeri di Ujung Tanjung juga menyulitkan bagi pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam membawa tahanan pergi sidang, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari CabangRutan Bagansiapiapi.

    Salah satu solusinya, Cabang Rutan Bagansiapiapi yang sudah padat dipindahkan ke Ujung Tanjung, sementara rencana lokasi pemindahan ke Batu Empat, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sangat tidak layak, meski sudah pernah ditinjau Menkum HAM Yasona Laoly.

    Pertimbangan kelima, di Ujung Tanjung sudah berdiri IPDN Kampus Riau, dengan pemindahan ibu kota ke Ujung Tanjung, maka secara otomatis semua fasilitas dibenahi, dan akhirnya, isu pemindahan kampus bisa diredam. Kampus ini menjadi kebanggan masyarakat Rokan Hilir, meski telah menyedot APBD Rohil hampir setengah triliun.

    Pertimbangan keenam, Ujung Tanjung berada di Jalan Lintas Sumatera, otomatis, semua tamu yang mau berkunjug ke ibu kota Rokan Hilir akan lebih dekat dan mudah mengaksesnya, sementara kalau saat ini di Bagansiapiapi, mereka harus menempuh tambahan perjalan sekira 80 KM lagi dari Ujung Tanjung dengan kondisi jalan kurang baik dan sempit.

    Meski demikian, tidak dipungkiri, Bagansiapiapi juga memiliki kelebihan, dimana masyarakat Tionghoa telah menata kehidupan sejak tahun 1883, dan nama Bagansiapiapi cukup dikenal sebagai penghasil ikan. Namun saat ini, hasil laut Rohil tidak bisa diandalkan lagi.

    Jadi kesimpulannya, pilihan terbaik bagi Kabupaten Rokan Hilir agar lebih maju, ibu kota dipindahkan ke Ujung Tanjung. Jika secara drastic tidak bisa, mungkin sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk membangun perkantoran pemerintah di luar Bagansiapiapi, seperti yang dilakukan Kabupaten Bengkalis, meletakkan Kantor Dinas Tenaga Kerja di Duri, karena ditempat ini banyak perusahaan.

    Untuk Rohil, Kantor Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial serta yang lain, bisa dibangun di Ujung Tanjung atau Baganbatu, karena kantor SKPD tersebut memang belum ada yang permanen, melainkan baru menyewa.***(rtc)
      komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.